Ilegal Fishing Ditindak, Tuna Indonesia Kuasai Pasar Amerika.

Irene Inriana, Selasa, 29/12/2015

Nelayan membongkar muat hasil tangkapan ikan tuna di pelabuhan Perikanan Terpadu Lampulo, Banda Aceh, Aceh. (Antara Foto/Ampelsa)

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menilai ekspor ikan dari Indonesia ke mancanegara, terutama ke Amerika Serikat meningkat signifikan pasca pemerintah masif menindak kejahatan pencurian ikan (IUU Fishing) di perairan Nusantara. 

“(Stok ikan Indonesia) rata-rata mengalami memang mengalami peningkatan, terutama daerah-daerah yang sangat intens dengan pelaku-pelakuan IUU Fishing, dampak kenaikannya tinggi sekali,” ujar Sjarief Widjaja, Sekretaris Jenderal KKP di Jakarta (29/12) .

Hal senada diungkapkan oleh Nilanto Perbowo, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Menurutnya, kebijakan moratorium dan pelarangan transhipment di bulan November 2014 telah memberikan dampak yang sangat signifikan bagi ekspor Tuna asal Indonesia.  

“Ekspor tuna Indonesia pada Januari-September 2015 mengalami peningkatan 7,73 persen, meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014,” kata Nilanto.

Sebaliknya, lanjut Nilanto, ekspor tuna dari Thailand dan Filipina yang selama ini mendominasi pasar Amerika justru mengalami penurunan yang lumayan besar. Tercatat ekspor tuna Thailand ke Negeri Paman Sam turun 17,36 persen, sedangkan ekspor tuna Filipina anjlok 32,59 persen.

“Kebijakan menteri kelautan dan perikanan untuk melakukan moratorium sampai dengan hari ini serta pelarangan transhipment telah memberikan dampak signifikan, bahwa ekspor mereka terganggu,” kata Nilanto.

Berdasarkan data BKPM, sampai dengan 2014, sektor swasta nasional tidak begitu banyak melakukan pengembangan investasi di bidang perikanan. Namun, tahun ini terjadi peningkatan 10 kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu. Demikian pula dengan konsumsi ikan nasional, yang juga meningkat signifikan pada tahun ini. 

“Sekarang sudah tidak rendah lagi, meskipun hanya di pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara saja yang tingkat konsumsi per kapitanya relatif sedang. Sekarang sudah tidak ada lagi yang rendah semuanya berkisaran yaitu 20-40 kilogram (kg) per kapita,” tuturnya.

Berangkat dari keberhasilan tersebut, Sjarief Widjaja mengungkapkan anggaran KKP untuk tahun depan dinaikan. Kenaikan alokasi anggaran tersebut seiring dengan target pencapaian kinerja yang juga bertumbuh. 

“Kalau tadi kita menghasilkan 155 kapal tahun ini, bisa dibayangkan tahun 2016 ini lompat 3250 kapal. Ini adalah salah satu cara, bagaimana kita melakukan suatu efisiensi dari anggaran KKP dengan fokus, jelas, tajam, maka apa yang kita belanjakan untuk publik, untuk masyarakatmenjadi lebih tinggi,” kata Sjarief. (ags/gen)

2017, DKI Punya 50 Ribu Unit Rusun.

www.beritajakarta.com
REPORTER : ERNA MARTIYANTI
EDITOR : BUDHY TRISTANTO
SABTU, 19 DESEMBER 2015

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pada 2017 nanti ditargetkan sebanyak 50 ribu unit rumah susun (rusun) sudah terbangun di Jakarta.

"Bayangin 40 atau  50 tahun selalu kena banjir, sekarang tidak pernah banjir setelah direlokasi ke rusun"

 Dikatakan Basuki, pembangunan unit rusun itu merupakan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memenuhi hak warga memiliki tempat tinggal yang layak.

"Sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditargetkan hingga 2017 sudah terbangun 50 ribu unit rusun,"  ujar Basuki, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Sabtu (19/12).

Diucapkan Basuki, dengan dibangunnya rusun nantinya tak ada lagi warga Jakarta yang tinggal di bantaran kali dan menderita kebanjiran. .

"Bayangin 40 atau  50 tahun mereka selalu kena banjir, sekarang tidak pernah banjir setelah direlokasi ke rusun," kata Basuki.

Relokasi warga dari bantaran kali ke rusun, salah satu bukti bahwa Pemrpov DKI sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).  

"Kamu mau belain yang ngemplang sungai, atau bela orang asli Kampung Pulo. Sekarang kalau dibilang melanggar HAM, saya kalau membiarkan banjir terus, apa enggak melanggar HAM orang Kampung Pulo?," tegasnya.

Basuki menambahkan, jika membiarkan warga terus terkena banjir, itu merupakan pelanggaran HAM.

"Sekarang itu penggusuran atau pemindahan? pemindahan. Sekarang lihat Kampung Pulo masih banjir enggak setelah ditutup tembok? Enggak," tandas Basuki.

Pengusaha Lokal Mulai Rasakan Untung Kebijakan Menteri Susi.

By Septian Deny on 08 Des 2015.

Liputan6.com, Jakarta - PT Dua Putra Utama Makmur Tbk, perusahaan ikan nasional, mengapresiasi langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mengeluarkan beragam kebijakan guna memerangi tindak pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia.

Direktur Keuangan Dua Putra Utama Makmur Indra Afriadi mengatakan kebijakan yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti seperti penenggelaman kapak pencuri ikan, larangan transhipment, moratorium izin kapal, dan larangan penggunaan alat tangkap cantrang terbukti mampu meningkatkan hasil tangkapan ikan di dalam negeri. Peningkatan ini juga dirasakan perseroan.

‪‪"Jaring-jaring yang merusak ekosistem itu enggak boleh. Itu bagus buat nelayan kecil dan kami sebagai industri perikanan. Ketika melaut, ikan kita lebih mudah didapat," ujarnya di gedung BEI, Jakarta, Selasa (8/12/2015).

Indra menjelaskan tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah terhadap para pencuri ikan selama ini membuat hasil tangkapan nelayan Indonesia jauh tertinggal dibanding dengan para pencuri tersebut. Dia bahkan menyebut hasil tangkapan para pencuri ikan bisa 10 kali lebih banyak dari nelayan Indonesia.

‪"Perbandingan kapal pencuri dan nelayan lokal bisa 10 kali lipat. Pencuri 4.000 ton kita hanya 120-300 ton. Itu yang menyebabkan ketika pencuri sudah tak ada, maka kesediaan ikan di laut makin banyak," ucap dia.

Selain itu, banyaknya ikan yang tersedia di laut ini juga membuat waktu tangkap nelayan lebih singkat, sehingga para nelayan bisa kembali ke daratan lebih cepat dari sebelumnya.

"Sebelumnya, kapal kan enggak boleh pulang sebelum penuh. Dulu bisa sampai 2 bulan, sekarang bisa lebih cepat, bisa 2 minggu hingga 1 bulan," kata dia.

‪Selain itu, adanya pelarangan transhipment dinilai juga mampu menghidupkan kembali transaksi dan kegiatan di tempat pelelangan ikan (TPI).

"Dulu tempat pelelangan itu sepi. Tapi pas transhipment itu enggak boleh, semua jual ikan harus di TPI, semua usaha mikro bergerak lagi. Orang jualan warteg dan yang minuman sekarang jadi ada lagi," ujarnya. (Dny/Nrm)**

Gandeng 5 Daerah, Basuki Ingin Harga Daging Sapi Stabil.

www.beritajakarta.com
REPORTER : RUDI HERMAWAN
EDITOR : BUDHY TRISTANTO
JUMAT, 13 NOVEMBER 2015.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama berharap, kerjasama dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan, Lampung dan Jawa Timur, bisa memenuhi kebutuhan daging sapi di Ibukota. Sehingga harga kebutuhan daging tetap terjaga.

" Keuntungan untuk warga tidak membeli daging sapi dengan harga yang terlalu fluktuaktif"

"Keuntungan untuk warga tidak membeli daging sapi dengan harga yang terlalu fluktuaktif, berarti kita juga mencegah terjadinya inflasi," kata Basuki usai menandatangani MoU di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (13/11).

Basuki menambahkan, jika harga daging sapi dapat ditekan akan mempengaruhi kebutuhan hidup layak (KHL) dalam menentukan upah minimum provinsi (UMP).

"Di Jakarta itu yang paling mahal itu kan transportasi, perumahan dan makanan, kalau harga daging bisa kami tahan dan kerjasama dengan PT Food Station Tjipinang Jaya seperti beras, jagung, sayur dan segala macam, otomatis kami bisa meringankan beban hidup orang," ujar Basuki. 

Dikatakan Basuki, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menunjuk PT Dharma Jaya untuk memotong sapi dari NTT, NTB, Sulawesi Selatan, Lampung dan Jawa Timur yang dikirim menggunakan enam kapal Kementerian Perhubungan. 

"Satu kapal nanti dapat mengangkut sekitar 500 ekor sapi. Diharapkan kebutuhan daging sapi di Jakarta nanti bisa teratasi," tandas Basuki.